Untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan didukung oleh Kerajaan Denmark, telah meluncurkan kemitraan untuk mengembangkan Roadmap. 

Roadmap yang rinci diperlukan guna menjadi acuan dalam penerapan ekonomi sirkular secara nasional. Terdapat lima fase dalam penyusunan Strategi Ekonomi Sirkular Nasional, pertama fase analisis potensi ekonomi, lingkungan dan sosial; kedua, pengembangan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia; ketiga, pengembangan Platform Ekonomi Sirkular dan uji coba proyek; keempat, penguatan kemitraan dan penciptaan lingkungan yang suportif; dan terakhir, adopsi Visi Ekonomi Sirkular dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. 

Apa saja yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular? 

Pertama, memberikan dukungan investasi, insentif, dan infrastruktur utamanya kepada lima sektor prioritas target implementasi ekonomi sirkular.  Pemerintah bertugas untuk membangun iklim yang baik bagi investasi berkelanjutan melalui kerjasama dengan lembaga non-governmental organizations maupun perusahaan swasta, sebagai mitra dalam mengembangkan energi terbarukan, melakukan restorasi lahan, mengadopsi kebijakan karbon biru dan pengelolaan limbah. Selain investasi, pemberian insentif bagi industri yang mengadopsi sistem sirkular diharapkan mampu mendorong percepatan perubahan model bisnis industri tersebut.

Kedua, membangun kapasitas keilmuan dan pengetahuan tentang teknologi hijau serta pembangunan rendah karbon baik di hulu maupun hilir. Keterampilan dan pengetahuan di industri hulu dapat ditingkatkan melalui berbagai training, workshop, maupun pendampingan serta kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Sementara itu, sektor yang produksinya menurun karena tidak lagi relevan akan mendapat kompensasi berupa pelatihan keterampilan baru yang sesuai dengan sistem ekonom sirkular. 

Selain itu, di sektor konsumen, upaya pencerdasan, peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang selaras dengan konsep ekonomi sirkular penting disosialisasikan. Kesadaran kolektif yang terbentuk dalam masyarakat akan mendorong daya beli sehingga roda ekonomi dapat terus berputar. 

Ketiga, pemerintah akan menyusun Rencana Aksi Nasional sebagai platform implementasi kebijakan. Sebagai langkah awal, pemerintah telah meluncurkan pilot project di beberapa provinsi. Data hasil penerapannya akan menjadi dasar pengembangan dengan kapasitas industri yang lebih massif. Evaluasi pilot project serta akumulasi pengetahuan selama piloting akan menjadi modal pelaksanaan konsep ekonomi sirkular di tahun 2025-2029 secara lebih menyeluruh. Pemerintah daerah dalam hal ini juga didorong untuk menjadikan konsep ekonomi sirkular dalam visi pembangunan daerah. Jika kekuatan politik dan regulasi telah disepakati, maka perencanaan keuangan serta kerangka kelembagaan yang lebih konkrit dapat disusun. 

Pelibatan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mewujudkan misi pembangunan rendah karbon melalui manajemen pengelolaan limbah yang lebih optimal serta standarisasi dan pendampingan industri dari Kementerian Perindustrian diperlukan untuk mencapai prinsip-prinsip yang tertera pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Transisi menuju ekonomi sirkular merupakan upaya bersama yang harus melibatkan partisipasi dari semua sektor, baik dari publik, swasta dan komunitas masyarakat. Selain pembiayaan yang inovatif, contohnya melalui blended finance atau impact investments, keterlibatan bisnis dan UMKM juga akan mendorong kesuksesan ekonomi sirkular di Indonesia.

Author: Isti’anatul Muflihah 

Editor: Indira Zahra-Aridati