Persoalan sampah jadi lagu lama meski lahan nya diperluas atau perangkat perundangannya terus menerus diperbaharui. Alih-alih hanya dibiarkan menumpuk di lahan terbuka, wacana mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan perlu segera diterapkan secara masif dengan dukungan dari multipihak.

Sejak 2008, pemerintah berkomitmen untuk memulai proses pengelolaan sampah nasional terpadu yang aman bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini ditandai dengan penerbitan peraturan UU No. 18 Tahun 2008 yang berupaya untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai sampah dari barang sisa menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan digunakan berulang kali. 

Kebijakan dan sistem untuk menekan produksi sekaligus upaya pengelolaan sampah nasional diperbarui hampir secara berkala melalui beragam produk regulasi. Kendati demikian, persoalan sampah di tanah air belum kunjung terurai dan menyisakan banyak pekerjaan rumah. Sayangnya, hingga saat ini mayoritas timbunan sampah diselesaikan dengan metode sanitary landfill (dikumpulkan, dipadatkan, ditimbun). Beberapa sisanya tidak diangkut atau hanyut ikut aliran air dan bermuara pada laut lepas.

Pada awal Mei misalnya, surat kabar elektronik ramai mengabarkan blokade akses menuju tempat pembuangan akhir sementara (TPST), Piyungan, Yogyakarta. Pasalnya, masa berlaku izin lahan terbuka (open dumping) tersebut telah habis pada Maret 2022 dan semestinya tidak lagi digunakan sebagai lahan pembuangan, melainkan sudah beranjak pada pengolahan sampah.

Lima hari setelah aksi blokade, akses menuju TPST Piyungan dibuka, bagian pelayanan sampah kembali berkeliling kompleks perumahan dan tong-tong sampah kembali dikosongkan.  

Beberapa Laporan Kompas menerangkan bahwa krisis penanganan sampah di Yogyakarta, maupun di kota-kota Indonesia lainnya yang tak kunjung terurai ini kerap terjadi berulang kali dalam kurun waktu satu dekade. Permasalahan sampah tersebut menimbulkan berbagai bencana, mulai dari banjir akibat aliran sungai yang tersumbat sampah, hingga longsoran seperti yang pernah terjadi di TPA Leuwigajah, Cimahi pada 2004 silam. Akumulasi sampah-sampah yang tak kunjung terurai ini semakin mengkhawatirkan, tidak sekadar menjadi masalah nasional melainkan juga negara-negara dunia yang lain. Melansir dari Indonesian Environment and Energy Center, kondisi darurat sampah ini terjadi karena daya tampung lahan mendekati limit, bahkan melebihi kapasitas lahan.

Bertambahnya penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat saat ini, terutama setelah merebaknya pandemi COVID-19 menambah jumlah dan jenis sampah yang semakin beragam. Ketika kebersihan lingkungan semakin menggalak dan digalakkan, masker jadi bagian dari kenormalan, makanan kemasan jadi pilihan, mulailah sampah medis juga menjadi sebuah persoalan.

Berdasar data yang dirilis oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 65,8 juta ton sampah sepanjang tahun 2021. Ada beberapa jenis produksi sampah, beberapa diantaranya adalah sampah sisa makanan 26,4 %, sampah plastik 15,1%, dan 12,7% merupakan sampah organik dari kayu. Bahkan, pada 2022 pemborosan makanan sebagai penyumbang persentase terbesar dalam komposisi sampah nasional nilainya mencapai 330 triliun rupiah.

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan, pembatasan produksi sampah telah diterbitkan, namun masih terdapat kesenjangan untuk mengakses bak sampah. Begitu pula dengan akses pengetahuan mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah. Maka perlu adanya sistem yang menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk menangani permasalah sampah saat ini maupun masa mendatang.

Jika alam butuh waktu ratusan tahun untuk mengurai sampah di seluruh dunia, lantas siapa yang membantu mengurai permasalahan sampah kita?

Baca lebih lanjut di artikel berikutnya.