Secara global, proporsi perempuan yang bekerja di industri paling rentan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki – contohnya pada sektor pelayanan makanan, hiburan atau entertainment, pariwisata, hingga ekonomi informal, serta sebagai tenaga kerja kesehatan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut sangatlah penting dan berisiko tinggi, namun seringkali berupah rendah. Sebab oleh itu, sepanjang tahun 2020, perempuan kehilangan 5 persen pekerjaan (atau lebih dari 64 juta pekerjaan), dibandingkan 3,9 persen untuk pria, serta kehilangan pendapatan sekitar USD $800 miliar. Nominal ini setara dengan gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 98 negara.
Lebih dari dua tahun semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia, terlihat jelas disrupsi yang disebabkan tidak hanya pada sektor kesehatan tapi juga pada sektor sosial dan ekonomi. Berbagai data menunjukan bahwa dampak dari pandemi tidak bersifat gender neutral dan dirasakan berbeda dari sudut pandang perempuan maupun laki-laki.
Hal yang sama terjadi di Indonesia, dimana data dari UN Women menemukan bahwa dampak pandemi COVID-19 berpotensi mempertaruhkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) bagi perempuan dan anak perempuan. Diketahui bahwa di Indonesia, sekitar 70% pekerja di sektor kesehatan, sosial, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga pendidikan merupakan perempuan. Sektor-sektor tersebut merupakan industri yang paling terdampak oleh pandemi, sehingga perempuan lebih sering mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan sebelum pandemi, perempuan yang berada di wilayah urban menunjukkan penurunan angka partisipasi dalam dunia kerja, utamanya setelah menikah dan memiliki anak.
Selain itu, sistem kerja dari rumah (work from home, WFH) juga menambah beban mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, serta meningkatkan kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan. Secara keseluruhan, hasil survei UN Women menunjukan bahwa pandemi telah memperburuk kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender di Indonesia.
Pada sektor swasta, survei oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia menemukan bahwa lockdown akibat pandemi COVID-19 berdampak negatif, dengan banyak karyawan – baik laki-laki maupun perempuan – yang mengalami tekanan pada keamanan finansial yang disebabkan oleh pengurangan jam kerja atau pemotongan gaji. Survei yang dilaksanakan pada bulan Mei 2020 pada sektor swasta melibatkan 600 responden yang tersebar di 11 perusahaan swasta dan melihat perubahan penghasilan, lokasi kerja, produktivitas, dinamika rumah tangga, serta kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa 2 dari 3 responden merupakan tulang punggung keluarga dan 60 persen keluarga menyatakan kehilangan penghasilan. Perihal lokasi kerja, ditemukan bahwa lebih banyak pekerja perempuan yang dipindahkan WFH, sementara 56.6% pekerja laki-laki menyatakan mereka bekerja dari kantor. Selain itu, peningkatan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dilaporkan memiliki dampak negatif pada kesehatan mental, baik laki-laki maupun perempuan.
Perempuan yang bekerja di sektor UMKM mengalami kesulitan karena sektor ini masih didominasi usaha yang berbentuk informal. Karena usaha mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap, mereka kesulitan untuk mengakses bantuan baik berupa hibah (grants) maupun pinjaman (loans).
Selain itu, terdapat juga penurunan demand khususnya dalam pasar kerajinan yang disebabkan oleh penutupan tempat wisata, serta kesulitan mendapatkan supply yang stabil.
Upaya pemulihan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM memegang peranan krusial, didukung oleh data yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang bekerja di sektor UMKM memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.4 juta per bulan.
Dengan ditutupnya sekolah dan disrupsi di tempat kerja seperti WFH menjadi norma, lebih banyak peran yang diharapkan dari perempuan, contohnya untuk mendampingi pembelajaran anak dari rumah. Menurut UNICEF, pandemi mengakibatkan penutupan 530,000 sekolah dan pergeseran menjadi pembelajaran jarak jauh atau remote learning untuk 68 juta siswa Indonesia.
Data dari Prospera juga menunjukan bahwa 1 dari 3 rumah tangga di Indonesia merasakan dampak dari program sekolah dari rumah, yang memang penting demi menekan penyebaran virus. Distribusi yang tidak merata dari pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar dari perempuan dan laki-laki merupakan hambatan utama bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Selain itu, pada sektor pendidikan, perempuan dan anak perempuan lebih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Pertama, pada level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dimana 90-95 persen guru adalah perempuan. Mereka bekerja dengan kompensasi dan perlindungan yang minim. Saat transisi menjadi remote learning, banyak PAUD yang menghentikan kegiatan belajarnya dan menonaktifkan gurunya.
Dampak pada murid perempuan pun terlihat berbeda selama pandemi. Pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa perempuan lebih rentan. Angka putus sekolah siswa perempuan meningkat, diikuti dengan peningkatan kasus pernikahan anak. Hal ini sejalan dengan temuan Komisi Nasional Perempuan Indonesia yang menyebutkan angka perkawinan anak atau child marriage meningkat hingga 300 persen selama pandemi. Perkawinan, khususnya bagi anak perempuan, kerap menjadi pilihan bagi orang tua untuk menekan biaya hidup.
Beberapa dampak negatif dari pandemi bagi perempuan dan anak perempuan yang dipaparkan akan menjadi semakin besar jika strategi pemulihan tidak berbasis gender. Untuk memastikan perempuan tidak tertinggal, perlu dipertimbangkan analisis dan data mengenai dampak pada perempuan, serta peran kepemimpinan perempuan dalam penyusunan strategi pemulihan.
Author: Isti’anatul Muflihah
Editor: Indira Zahra-Aridati, public policy analyst and policy manager at Pijar Foundation.