Opini oleh Huud Alam, Enterprise Implementation Specialist di Zeroe dan Fellow di Global Future Fellows on Energy. Artikel pertama kali dipublikasikan oleh CNBC.
Suasana jelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 terasa semakin hangat. Masyarakat dihadapkan dengan trilema, bukan hanya dilema, mengingat ada tiga sosok bakal calon presiden yang diusung.
Pemaparan gagasan mereka di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu sukses menjadi sorotan nasional. Isu krusial yang diangkat beragam, mulai dari pendidikan, pangan, kesehatan, sampai energi.
Bicara tentang energi, sektor ini memiliki trilema tersendiri. Trilema itu terdiri dari ketahanan energi, kesetaraan energi, dan keberlanjutan lingkungan.
World Energy Council mendefinisikan ketahanan energi sebagai kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini dan masa mendatang. Kesetaraan energi mencakup dimensi penyediaan akses energi yang andal, terjangkau untuk seluruh masyarakat.
Sementara keberlanjutan lingkungan dinilai keberhasilannya dari kemampuan sistem energi suatu negara untuk mengakomodasi transisi ke arah yang lebih hijau.
Permasalahan Trilema Energi Indonesia Saat Ini
Mengingat pentingnya energi bagi kehidupan manusia, sudah sepatutnya para bacapres memiliki menyadari kompleksitas permasalahan tiap pilar dari trilema energi yang ada di Indonesia. Dari sisi ketahanan energi misalnya, Indonesia memiliki tugas yang berat sebagai negara penduduk terpadat keempat di dunia.
Dari data Kementerian ESDM, konsumsi listrik per kapita selama 52 tahun terakhir hampir selalu meningkat tiap tahunnya. Hanya pada tahun 1973, 1976, dan 1998 trennya menurun.
Dari sisi bahan bakar minyak (BBM), Indonesia sudah menjadi net importir sejak tahun 2008. Ini berarti jumlah BBM yang dapat disediakan negeri ini tak akan cukup kalau tidak mengimpor dari negara lain. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, semakin pelik juga masalah ketahanan energi yang ada.
Sementara itu, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai untuk pemberian akses energi yang setara kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Menurut data terakhir di Juni 2023, masih ada 1,2 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ini belum termasuk banyaknya daerah yang hanya menikmati listrik hanya beberapa jam saja per hari dengan modal genset diesel.
Terakhir, sebagai salah satu negara eksportir terbesar batu bara di dunia, Indonesia dihimpit dengan kesulitan pencapaian target transisi energi dan isu perubahan iklim. Tak perlu jauh-jauh memastikan Indonesia dapat menjadi negara net zero emission di tahun 2060, ambisi bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 saja masih jauh dari realita.
Ketergantungan negara ini dengan energi fosil ditambah dengan kurangnya ekosistem pendukung untuk energi bersih masih terus menjadi penghalang yang utama.
Tak mengherankan bila dalam 2022 World Energy Trilemma Index yang rilis beberapa waktu lalu, Indonesia berada di urutan 81 dari 125. Peringkat ini cukup mengkhawatirkan mengingat negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia berada di urutan 45 dan 46.
Sejatinya, Indonesia mendapatkan nilai “A” dalam pilar ketahanan energi. Kemungkinan besar nilai itu disebabkan oleh tingginya produksi batu bara dan gas dalam negeri. Namun, untuk kesetaraan energi dan keberlanjutan lingkungan Indonesia masih mendapatkan nilai “C”, nilai yang tentunya tak dapat dibanggakan.
Menyeimbangkan Trilema Energi
Pada berbagai kesempatan yang ada, ketiga bacapres sesungguhnya telah memaparkan gagasan dan program mereka di sektor energi. Ada calon yang mengusung lima pilar transisi energi untuk mewujudkan energi yang memanusiakan.
Ada pula yang menawarkan gagasan pengembangan energi hijau dan biru. Sementara calon lainnya turut menegaskan komitmennya untuk tidak lagi melakukan impor energi.
Gagasan yang dikeluarkan oleh masing-masing bacapres tentu mengarahkan perubahan sektor energi ke arah yang lebih baik. Akan tetapi apabila kita berkaca kembali pada konsep trilema energi, maka penyelesaian masalah secara holistik untuk ketiga pilar haruslah menjadi fondasi utama mereka dalam memformulasi mimpi tentang sektor energi Indonesia di lima tahun mendatang.
Tidak bisa satu bacapres hanya mengumbar-umbar janji kepada kaum milenial dan Gen Z yang cenderung peduli lingkungan untuk menambah secara drastis jumlah energi terbarukan. Atau misal berkampanye di daerah-daerah terpencil dengan janji manis listrik di desa mereka tidak akan mati tiap 8 jam sekali.
Apalagi sesumbar berbicara di berbagai forum akademisi dan profesional kalau suplai energi akan stabil ia berkuasa. Jangan hanya demi kantung suara yang mereka targetkan, satu pilar lebih penting dari dua pilar lainnya. Semua harus dikonsepkan secara matang dan berimbang.
Karena layaknya tiang yang bersama menopang suatu bangunan agar tetap kokoh, tiga pilar trilema energi juga harus terus dirawat dan diperkuat secara paralel agar negara tidak pincang.
Keluar dari Zona Nyaman
Apabila sudah sadar akan pentingnya memperkuat tiga pilar trilema energi secara bersamaan, selanjutnya para bacapres harus siap menjadi pembuat kebijakan yang tidak dapat menyenangkan semua pihak.
Sebagai contoh, revisi Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 mengenai Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) Atap saat ini sedang ditunggu berbagai pihak untuk dikaji ulang. Penghapusan sistem ekspor listrik ke dalam jaringan PLN, adanya kuota pembatasan dan permohonan instalasi yang hanya dibuka dua kali dalam setahun dinilai akan membunuh minat masyarakat untuk memasang PLTS di rumah dan bangunan-bangunan mereka.
Keinginan mengejar bauran energi terbarukan tidak tercermin dalam revisi peraturan ini dan masyarakat mempertanyakan sikap defensif PLN dalam menerima bauran energi. Keekonomian dan kestabilan permintaan listrik memang penting, tapi sangat disayangkan apabila nyatanya kita malah gagal memanfaatkan potensi besar yang ada untuk menuju masa depan energi yang lebih baik.
Keluar dari zona nyaman adalah keniscayaan. Membuat kebijakan untuk menyeimbangkan trilema energi mungkin akan membutuhkan keberanian untuk mendobrak sistem energi yang ada.
Para bacapres harus siap tidak disukai oleh segelintir pengusaha yang bisnis energi fosilnya terganggu karena subsidinya dialihkan kepada pengembangan masif pabrik panel surya dan insentif menarik bagi yang mau memasang di rumah. Atau mereka juga harus pasang badan untuk mengedukasi masyarakat kalau pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) bisa menjadi alternatif apabila memang diperlukan.
Apapun yang mereka gagaskan, sebaiknya harus tetap didasari dengan objektifitas kepada kebijakan yang memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat, keterbukaan kepada inovasi dan eksekusi yang didasarkan oleh konteks lokal maupun kondisi yang terus berkembang.
Tanpa mengkerdilkan pentingnya isu-isu lain, keseriusan para bacapres mengatasi isu trilema energi tak boleh ditawar. Jangan sampai, sikap mereka yang sebelah mata terhadap isu ini memunculkan quadrilemma, di mana menjadi apatis dan tidak memilih siapapun adalah opsi keempat yang populer.
Untuk saat ini, tak ada yang lebih penting bagi para bacapres untuk menanggapi secara serius permasalahan yang ada. Ini saatnya kepentingan masa depan bangsa diutamakan.