Opini oleh Cazadira Fediva Tamzil, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation. Pertama kali di publikasikan oleh CNBC Indonesia.
Beberapa waktu belakangan, Isu polusi udara semakin menyita perhatian warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Kabut gelap pekat terlihat, dan data pun menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia.
Indeks Kualitas Udara (Air Quality Indicator, AQI) Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2023, misalnya, menunjukkan angka 170 dengan Partikel Debu (Particle Matter, PM) 2.5 – kategori “TIDAK SEHAT”.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun telah menyampaikan 50% polusi Jakarta berasal dari sektor transportasi. Ada banyak faktor di balik tingginya emisi di sektor transportasi yang hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan jangka menengah maupun panjang, misalnya elektrifikasi fleet transportasi umum dan peningkatan integrasi antarsatu transportasi umum dengan lainnya.
Namun, di tengah kegawatan polusi udara saat ini, kita perlu eksperimentasi yang bersifat quick wins. Mobilitas warga yang paling rutin dan bersifat wajib adalah terkait urusan pekerjaan.
Dalam konteks ini, kita bisa mendorong solusi penurunan emisi sektor transportasi DKI Jakarta yang melibatkan para pemberi kerja (employer), yang memiliki pengaruh dan kanal komunikasi langsung kepada para pekerja.
Perubahan perilaku terjadi ketika ada tiga hal. Awareness (kenal terhadap isu), understanding (paham isu dan solusi), serta enabling environment (komitmen dan sumber daya untuk berubah).
Kami asumsikan bahwa saat ini, dengan adanya pemberitaan yang meluas dan tebalnya asap pekat, mayoritas masyarakat Jakarta sudah memiliki awareness dan understanding terhadap isu polusi udara. Paling tidak di level bahwa mobilitas mereka sehari-hari juga berkontribusi terhadap buruknya polusi udara saat ini.
Namun, masih diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat enabling environment. Apalagi, saat ini, pemberi kerja umumnya sudah kembali mewajibkan Work From Office (WFO) di semua hari kerja.
Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewajibkan pemberi kerja, baik sektor pemerintah, BUMN, korporasi, startup, maupun komunitas masyarakat untuk memberlakukan wajib dua hari Work From Home (WFH) dalam seminggu.
Terkait kesiapan pemberi kerja dalam memberlakukan hal ini, hampir seluruh pemberi kerja sudah memiliki preseden pengalaman saat pandemi Covid-19. Pemberi kerja dapat memberlakukan shift agar karyawan melakukan dua kali WFH seminggu secara bergantian maupun memberlakukan hari-hari tertentu sebagai hari-hari WFH untuk seluruh pekerja.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun dapat berkoordinasi dengan Kemenaker untuk mewajibkan pemberi kerja melakukan sosialisasi teknis mengenai kondisi krisis polusi udara di Jakarta.
Bagaimana membedakan langit mendung sebelum hujan dengan kabut asap pekat? Apa data real-time yang dapat diakses untuk mengetahui kondisi polusi udara? Apa yang harus dilakukan untuk melindungi pernapasan di tengah kabut asap? Dalam kondisi di mana divisi Human Resources (HR) perusahaan tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan teknis, perusahaan dapat mengkurasi video-video informasi di internet atau mengundang pembicara ahli.
Krisis udara bersih di Jakarta saat ini memerlukan upaya-upaya drastis yang dapat menghasilkan quick wins, termasuk kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberlakukan dua hari WFH dalam seminggu.
Ke depannya, untuk menjamin keberlanjutan dukungan dari dunia usaha dalam mengurangi polusi udara, Pemerintah dapat memberlakukan mekanisme insentif. Misalnya, pemerintah dapat memberikan apresiasi, misalnya “Anti-Pollution Award” ataupun insentif pajak, terhadap pemberi kerja yang paling kreatif dan konsisten dalam mendukung upaya penurunan emisi di sektor transportasi.
Crisis periods call for drastic measures.